RUU P2H potensial dikomersialisasikan

anggota komisi iv dpr ri, ian p siagian, menungkapkan bahwa rancangan undang-undang pemberantasan perusakan hutan (ruu p2h) amat rawan dikomersialisasikan.

pasal 43 ayat 3 ruu p2h berbunyi barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang berasal daripada luar hutan konservasi mampu dilelang sebab bisa cepat rusak ataupun biaya penyimpanannya begitu tinggi.

kata mampu dalam pasal tersebut amat memungkinkan terjadinya komersialisasi. semestinya barang bukti sitaan kayu tersebut dipakai agar kepentingan sosial. ini yang saya mengenai, papar ian dalam gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, kamis.

dikatakan oleh politisi partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) itu, ruu p2h yang berawal dibandingkan uu pencegahan, perusakan, pembalakan liar hendak disahkan di tanggal 2 april 2013.

saya berharap supaya komisi iv dpr ri langsung menghapus tutur bisa itu oleh karenanya tak terjadi komersialisasi, katanya.

ian memberi usul, berubahnya redaksional atas pasal 43 ayat 3 itu menjadi barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar dibandingkan luar hutan konservasi dapat dilelang dibuat barang sitaan pro justicia dan wajib dipertanggungjawabkan dimana segala ongkos pelelangan dibebankan selama keuangan negara yang terpisah daripada mutu pelelangan.

selama periode 2004-2009, data laju deforestasi yang dikeluarkan oleh kementerian kehutanan mencapai 1,7 juta hektar per tahun. sedangkan menurut the un food serta agriculture organization mengatakan, persentasi deforestasi indonesia per mei 2010 kurang lebih 500 ribu ha per tahun.

Informasi Lainnya: