anggota komisi ii dpr ri miryam s haryani memandang kerusuhan yang terjadi dalam palopo sulawesi sedang merupakan salah Salah satu dampak dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) biaya tinggi.
kerusuhan itu dapat jadi karena ketidakpuasan daripada calon kepala daerah yang sudah menganggarkan biaya tinggi, tapi lalu kalah, tutur miryam s haryani di gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
kata dia, kerusuhan tersebut mampu juga dipicu dengan sikap komisi pemilihan umum daerah (kpud) setempat yang disangsikan independensinya.
sikap kpud yang diragukan independensinya, berdasarkan dia, mampu persepsi publik bahwa kpud berpihak kepada salah Satu pasangan calon kepala daerah.
parpol dan harus mengerjakan studi politik pada masyarakat tapi realitasnya sering tidak dilaksanakan, ujarnya.
Lainnya: Melangsingkan Badan - Obat Pelangsing perut - Menurunkan Berat Badan
menurut miryam, supaya memimalisir aksi anarkis serta kerusuhan pada penyelenggaraan pilkada, perlu diselenggarakan evaluasi.
politisi partai hanura ini memberi usul, untuk pilkada kabupaten serta kota proses pemilihannya dikembalikan ke dprd setempat.
hal ini serta adalah wacana selama pembicaraan ruu pilkada, ujarnya.
sementara tersebut, anggota komisi i dpr ri daripada fraksi partai keadilan sejahtera (pks), hidayat nur wahid, menungkapkan tidak setuju selama wacana dan akan membayarkan lagi pilkada kabupaten dan kota ke dprd.
menurut dia, kalau terjadi gejolak pada pelaksanaan pilkada kabupaten juga kota, persoalannya bukan di pemilihnya penduduk ataupun dprd, tapi lebih kepada kesiapan proses penyelenggaraannya.